thumbnail

Pengertian, Syarat, dan Kegunaan Perhitungan Sumberdaya Mineral

Sumberdaya mineral adalah suatu konsentrasi atau keterjadian dari material yang memiliki nilai ekonomi pada atau diatas kerak bumi, dengan bentuk, kualitas, dan kuantitas tertentu yang memiliki keprospekan yang beralasan untuk pada akhirnya dapat di ekstraksi secara ekonomis ( dalam Kode KCMI ). Dalam melakukan perhitungan sumberdaya harus memperhatikan persyaratan tertentu, diantaranya :
  • Suatu taksiran sumberdaya harus mencerminkan secara tepat kondisi geologi dan karakter/sifat dari suatu endapan.
  • Selain itu harus sesuai dengan tujuan evaluasi. Suatu model sumberdaya yang akan digunakan untuk perancangan tambang harus konsisten dengan metode penambangan dan teknik perencanaan tambang yang akan diterapkan. Taksiran yang baik harus didasarkan pada data aktual yang diolah/ diperlakukan secara objektif. Keputusan dipakai-tidaknya suatu data dalam penaksiran harus diambil dengan pedoman yang jelas dan konsisten. Tidak boleh ada pembobotan data yang berbeda dan harus dilakukan dengan dasar yang kuat.
  • Metode perhitungan yang digunakan harus memberikan hasil yang dapat diuji ulang atau diverifikasi. Tahap pertama setelah perhitungan sumberdaya selesai, adalah memeriksa atau mengecek taksiran kualitas blok (unit penambangan terkecil). Hal ini dilakukan dengan menggunakan data pemboran yang ada di sekitarnya. Setelah penambangan dimulai, taksiran kadar dari model sumberdaya harus dicek ulang dengan kualitas dan tonase hasil penambangan yang sesungguhnya.
Diagram alir konstruksi model perhitungan sumberdaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


Skema sederhana konstruksi model perhitungan sumberdaya
Skema sederhana konstruksi model perhitungan sumberdaya.

Perhitungan sumberdaya berguna untuk hal-hal berikut ini :
  • Memberikan besaran kuantitas (tonase) dan kualitas terhadap suatu endapan.
  • Memberikan perkiraan bentuk 3-dimensi dari endapan bahan galian serta distribusi ruang (spatial) dari nilainya. Hal ini penting untuk menentukan urutan/tahapan penambangan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pemilihan peralatan dan NPV (net present value).
  • Jumlah sumberdaya menentukan umur tambang. Hal ini penting dalam perancangan pabrik pengolahan dan kebutuhan infrastruktur lainnya.
  • Batas-batas kegiatan penambangan (pit limit) dibuat berdasarkan besaran sumberdaya. Faktor ini harus diperhatikan dalam menentukan lokasi pembuangan tanah penutup, pabrik pengolahan, bengkel, dan fasilitas lainnya.
Karena semua keputusan teknis di atas sangat tergantung pada besaran sumberdaya maka perhitungan sumberdaya merupakan salah satu tugas terpenting dan berat tanggung jawabnya dalam mengevaluasi suatu kegiatan pertambangan.

Perlu diingat bahwa perhitungan sumberdaya menghasilkan suatu taksiran. Model sumberdaya yang disusun adalah pendekatan dari realitas, berdasarkan data/informasi yang dimiliki, dan masih mengandung ketidakpastian.

Written by : Flyshgeost
thumbnail

Definitions and Characteristics Quartz Vein Deposits

Hydrothermal deposits also form on land when metal-rich fluids are expelled from magma chambers. These fluids form veins and may contain concentrations of economic minerals. One of the last minerals to form during the cooling of a magma chamber is quartz. Quartz is precipitated in veins from quartz-rich fluids expelled from magma chambers or from fluids formed during metamorphism and often form associations with gold deposits. A vein type deposit is a fairly well defined zone of mineralization, usually inclined and discordant, which is typically narrow compared to its length and depth. Most vein deposits occur in fault or fissure openings or in shear zones within country rock. A vein deposit is sometimes referred to as a (metalliferous) lode deposit. A great many valuable ore minerals, such as native gold or silver or metal sulphides, are deposited along with gangue minerals, mainly quartz and/or calcite, in a vein structure. A vein system is a group of discrete veins with similar characteristics and usually related to the same structure.


Example Quartz Vein Deposits
Quartz vein deposits (img source : au-prospecting.blogspot dotcom).

As hot (hydrothermal) fluids rise towards the surface from cooling intrusive rocks (magma charged with water, various acids, and metals in small amounts) through fractures, faults, brecciated rocks, porous layers and other channels (i.e. like a plumbing system), they cool or react chemically with the country rock. Some form ore deposits if the fluids are directed through a structure where the temperature, pressure and other chemical conditions are favourable for the precipitation and deposition of ore minerals. The fluids also react with the rocks they are passing through to produce an alteration zone with distinctive, new minerals.

The presence of intrusive rocks and alteration associated with them provide important guides to prospecting ground for seasoned prospectors. Deposits are often controlled by the physical characteristics of the country rocks. For example, good fissure veins may occur in igneous rocks whereas they are poorly developed in sedimentary rocks and serpentine. Large quartz veins exist in quartzite, whereas in mudstones the veins are very narrow. The igneous rocks and quartzites fracture readily while the "softer" rocks do not tend to hold open spaces.


Vein deposits include most gold mines, many large silver mines and a few copper and lead-zinc mines. Veins commonly consist of quartz (sometimes of several varieties such as amethyst or chalcedony) usually occurring as interlocking crystals in a variety of sizes or as finely laminated bands parallel to the walls of the vein. Minor amounts of sulphide minerals and other gangue minerals such as calcite and various clay minerals often occur; gold is rarely visible.

Veins range in thickness from a few centimetres to 4 metres, the average mining width being around 1 m. They can be several hundreds of metres long and extend to depths in excess of 1,500 metres. Mineralization commonly occurs in shoots within the vein structures. These may be up to 150 metres in strike length, 30 metres in width and greater than 250 metres vertical.

Many outcrops of good looking veins are barren of gold or other ore minerals, but rich ore shoots may occur unexposed on surface, either down dip or along strike. Therefore, geochemical pathfinders are required. These include arsenic, antimony, or mercury which may be enriched in the rocks adjacent to the gold ore, either within the vein structure or in adjacent country rocks, producing a "halo".

Grades of gold historically have been in the 13.7 to 17.1 g/tonne range with cut-off around 8.6 g/tonne. Many more recently developed deposits have larger tonnages and lower grades and can be mined economically thanks to more efficient mining and milling methods. Mining requires adits, drifts, shafts and narrow slopes. If a vein system occurs near the surface it may be possible to mine by open pit methods which would greatly reduce mining costs.

Gold may be associated with pyrrhotite, arsenopyrite, pyrite, chalcopyrite and with minor sulphides - the classic 'free gold'. Silver is commonly associated with galena and galena-sphalerite, tetrahedrite or other copper minerals, antimony or copper-arsenic sulphides and chalcopyrite.

Written by : Flyshgeost
thumbnail

Rotavirus Sebagai Penyebab Utama Diare Pada Balita

Rotavirus Penyebab Diare Epidemik

Diare adalah gejala infeksi pada saluran pencernaan yang dapat disebabkan oleh beberapa organisme seperti bakteri, virus dan parasit. Beberapa organisme tersebut biasanya menginfeksi saluran pencernaan manusia melalui makanan dan minuman yang telah tercemar oleh organisme tersebut (food borne disease). Beberapa jenis diare tersebut sering disebabkan oleh organisme renik seperti bakteri dan virus. Bakteri patogen seperti  E.coli, Shigella, Campylobacter, Salmonella dan Vibrio cholera merupakan  beberapa contoh bakteri patogen yang menyebabkan epidemi diare pada anak.


Kolera merupakan salah satu contoh kasus epidemik dan sering diidentikkan dengan penyebab kematian utama pada anak. Namun sebagian besar kejadian diare yang disebabkan oleh kolera terjadi pada orang dewasa dan anak dengan usia yang lebih besar. Diare cair pada anak sebagian besar disebabkan oleh infeksi rotavirus, V. cholera dan E.coli. Diare berdarah paling sering disebabkan oleh Shigela (UNICEF dan  WHO, 2009). Sedangkan diare cair akut pada anak Balita paling banyak disebabkan oleh infeksi rotavirus.


Epidemiologi Rotavirus

Rotavirus merupakan penyebab utama diare dengan dehidrasi berat pada anak Balita di seluruh dunia. Sebuah studi metaanalisis yang dilakukan oleh Parashar et al, (2009) menunjukkan bahwa infeksi rotavirus dapat menyebabkan 114 juta episode diare, 24 juta kunjungan rawat jalan, 2,4 juta kunjungan rawat inap dan 610.000 kematian balita pada tahun 2004. Diperkirakan 82% kematian akibat diare rotavirus terjadi pada negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika, dimana akses kesehatan dan status gizi masih menjadi masalah (Binka et al., 2003).

Kajian ARSN (Asian Rotavirus Surveillance Networks) kedua yang dilakukan di beberapa negara di Asia (Cina, Taiwan, Hongkong, Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia dan Indonesia) mendapatkan hasil bahwa infeksi rotavirus bertanggung jawab terhadap 45%  kejadian diare di Asia (Nelson et al., 2008). Hongkong merupakan daerah dengan prevalensi rotavirus terendah (28%), sedangkan prevalensi tertinggi terdapat di negara Vietnam (59%). Namun demikian temuan ini perlu dikaji lebih lanjut, oleh karena angka-angka tersebut merupakan hasil surveilans pada rumah sakit, dengan indikasi rawat inap pasien yang berbeda, sedangkan sebagian besar diare rotavirus dibuktikan secara konklusif, bahwa bentuk diare dan dehidrasinya berat. Dengan demikian, di rumah sakit yang kriteria rawat inap bukan hanya berdasar pada diare dan dehidrasi berat saja, maka prevalensi rotavirusnya rendah.
Infeksi Rotavirus di beberapa negara di Asia
Gambar 1. Persentasi kejadian infeksi rotavirus di beberapa negara
di Asia (Bresee, 2004).

Survei yang dilakukan di 6 rumah sakit di Indonesia melaporkan bahwa rotavirus bertanggung jawab terhadap 60% angka kejadian diare. Pada survei rumah sakit tersebut ditunjukkan, bahwa kejadian diare rotavirus terjadi sepanjang tahun, dengan kejadian tertinggi pada musim panas dan kering, yaitu sekitar bulan Juni-Agustus. Diare karena rotavirus umumnya menyerang anak pada kelompok umur 6-24 bulan, dengan puncaknya pada usia 9-12 bulan. Bayi prematur, kelompok usia lanjut, dan orang dengan gangguan sistem imun rentan terhadap infeksi rotavirus.


Pengaruh musim terhadap diare rotavirus di Indonesia
Gambar 2. Pengaruh musim terhadap diare rotavirus pada enam rumah
sakit di Indonesia (Soenarto et al., 2009).

Patofisiologi Rotavirus

Mekanisme terjadinya diare oleh infeksi rotavirus telah diketahui melalui berbagai mekanisme yang  berbeda. Mekanisme ini meliputi malabsorbsi akibat kerusakan sel usus (enterosit), toksin, perangsangan saraf enterik serta adanya iskemik pada vilus. Rotavirus yang tidak ternetralkan oleh asam lambung akan masuk ke dalam bagian proksimal usus. Rotavirus kemudian akan masuk ke sel epitel dengan masa inkubasi 18-36 jam, dimana pada saat ini virus akan menghasilkan enterotoksin NSP-4. Enterotoksin ini akan menyebabkan kerusakan permukaan epitel pada vili, menurunkan sekresi enzim pencernaan usus halus, menurunkan aktivitas Na+ kotransporter serta menstimulasi syaraf enterik yang menyebabkan diare (Ramig, 2004).

Penderita diare rotavirus dapat mengekskresi virus dalam jumlah besar, yang dapat menyebar melalui tangan yang terkontaminasi. Rotavirus merupakan virus yang tahan terhadap berbagai lingkungan, sehingga dapat ditularkan melalui berbagai benda yang terkontaminasi, air, maupun makanan. Pada iklim tropis, rotavirus pada tinja dapat bertahan hidup sampai 2 bulan. Para peneliti juga menduga bahwa rotavirus dapat ditularkan melalui udara, karena virus ini juga terdeteksi di sekresi saluran nafas pada anak yang menderita infeksi rotavirus. ( Sumber : Prof. dr. Sri Suparyati Soenarto, SpA(K), PHD, Fakultas Kedokteran UGM ).

Referensi :
Parashar, U.D.; Burton, A.; Lanata, C.; Boschi-Pinto, C.; Shibuya, K.; Steele, D.; Birmingham, M.; Glass, R.I. Global Mortality Associated With Rotavirus Disease Among Children in 2004. J Infec Dis 2009, 200 Suppl 1: S9-S15. 

Binka, F.N.; Anto, F.K.; Oduro, A.R.; Awini, E.A.; Nazzar, A.K.; Armah, G.E.; Asmah, R.H.; Hall, A.J.; Cutts, F.; Alexander, N.; Brown, D.; Green, J.; Gray, J.; Itturiza-Gomara, M.; Navrongo Rotavirus Research Group. Incidence and risk factors of paediatric rotavirus diarrhoea in northern Ghana. Trop Med Int Health 2003; 8(9):840-846. 
Nelson EA, Bresee JS, Parashar UD, Widdowson MA, Glass RI, dan Asian Rotavirus Surveillance Network. “Rotavirus epidemiology: the Asian Rotavirus Surveillance Network.” Vaccine. Jun 19;26(26):3192-6. Epub 2008 May 15. Review ( 2008). 
Bresee J, Fang ZY, Wang B, Nelson EA, Tam J, Soenarto Y, Wilopo SA, Kilgore P, Kim JS, Kang JO, Lan WS, Gaik CL, Moe K, Chen KT, Jiraphongsa C, Ponguswanna Y, Nguyen VM, Phan VT, Le  TL, Hummelman E, Gentsch JR, Glass R, dan Asian Rotavirus Surveillance Network. “First report from the Asian Rotavirus Surveillance Network.” (Emerg Infect Dis.Jun;10(6):988-95. Review) 2004. 
Soenarto Y, Aman AT, Bakri A, Waluya H, Firmansyah A, Kadim M, Martiza I, Prasetyo D, Mulyani NS,  Widowati T, Soetjiningsih, Karyana IP, Sukardi W, Bresee J, Widdowson MA. “Burden of Severe Rotavirus Diarrhea in Indonesia.” (The Journal of Infectious Diseases 200:S188–94) 2009. 
Ramig, R.F. Minireview. Pathogenesis of Intestinal and Systemic Rotavirus Infection. Journal of Virology 2004; 78(19): 10213-10220.
thumbnail

Geology Of Buru Island Indonesia, Related Metamorphic Gold Mineralization

Buru is the third largest island after Seram and Halmahera within Maluku Islands of Indonesia. The island belongs to Maluku Province and includes the Buru and South Buru Regencies. Buru is shaped as an oval elongated form from west to east. The maximum length is about 130 km from east to west and 90 km from north to south. The highest point on the island (2,700 m) is the peak of Mount Kapalatmada. The relief is mostly mountainous, especially in central and western parts. With the length of about 80 km, Apo is the largest river of Buru. It flows nearly straight to the north-east and empties into the Kayeli Bay. Buru Island constitutes one of the islands in the Banda Islands, Central Maluku, Indonesia. Geologically, it is part of the outer Banda Arc of non-volcanics (Guntoro, 2000).


Buru Island provides a key example of the processes involved in mountain building and continental collision. So far, it is generally accepted that Buru Island is a microcontinent derived from Australian continent that had been detached during the Mesozoic. The emplacement of Buru Island to the present position is still subject to debate. Figure 1 shows that presently Buru Island is tectonically situated at the fore arc of western-eastern trending Sunda-Banda magmatic arc, which is terminated in the east at the Banda Islands (Carlile and Mitchell, 1994).

Regional geological map of Indonesia
Figure 1. Regional geological map of Indonesia. Some major gold-copper mineralizations are indicated.
Major Tertiary magmatic-arcs are also shown (Carlile and Mitchell, 1994). Buru Island is part of -
outer Banda arc (nonvolcanic) situated at the fore arc of the western-eastern trending Tertiary-Quaternary
Sunda-Banda magmatic arc.


The description of geological framework of Buru Island is based on Geological Map of Buru Island sheet, Moluccas (Tjokrosapoetro et al.,  1993).  Stratigraphically, the  lithologies of the Buru Island from the oldest to the youngest are successively occupied by Wahlua Complex (Pzw), Rana Complex (Pzr), Ghegan Formation (Tg), Dalam Formation (Td), Tm (Mefa Formation), Kuma Formation (MTk), Wakatin Formation (Tmw), Hotong Formation (Tmh), Leko Formation (Tpl), and Qa (Alluvium).

The Wahlua Complex (Pzw) mostly comprises moderate grade metamorphic rocks ranging from green schist to lower amphibolites, phyllite, slate, meta-arkosic sandstone, quartzite, and marble. The complex is widely distributed in the eastern part of the Buru Island (Figure 2). The Rana Complex (Pzr) occupies the central part of the island around the Rana Lake. This rock complex is composed of phyllite, slate, meta-arkose, meta-greywacke, and marble. The Ghegan Formation (Tg), Dalam Formation (Td), Kuma Formation (MTk), Wakatin Formation (Tmw), Hotong Formation (Tmh), and Leko Formation (Tpl) are mostly characterized by carbonaceous clastic sediments and widely extended in the western part of the Buru Island. The Mefa Formation (Pm) is typified by basaltic lava and tuff and the presence of pillow structure and diabase intrusion in the easternmost of the island.  Quaternary sediments are  represented by lake deposit in Rana (Qd), reef limestone (Qt), and Quartenary alluvial deposit (Qa). Qa is characterized by fragments, gravel, sand, silt, and mud, which are distributed within the valley of rivers and along the stream. Studied area is situated in the Wahlua metamorphic complex (Figure 2),which is of Upper Carboniferous until Lower Permian in age.

Geological map of Buru Island
Figure 2. Geological map of Buru Island (modified from Tjokrosapoetro et al., 1993).
Gunung Botak and Gogorea are occupied by Pzw (Wahlua metamorphic rock complex).


Ore Deposit Geology of Buru Island

Lithologically, primary gold mineralization in Buru Island is hosted by metamorphic rocks (in mica schist) of Carboniferrous to Permian Wahlua Metamorphic Complex (Pzw). The same case has been recognized in Bombana gold deposit which is also hosted by Carboniferrous-Permian Pompangeo  Metamorphic  Complex  (PMC)  (Idrus  and  Prihatmoko, 2011). PMC is typically characterized by mica schist. Hence, it is important to note that the rock characteristics and the ages of both Wahlua Complex and PMC are exactly the same. Petrographic study exhibits that mica schist in Buru Island is composed  of  muscovite,  chlorite,  and  sericite suggesting a green schist facies (Yardley, 1989). Gold mineralization in Buru occurs in the form of quartz veins/veinlets/reef. In general, there are two types/generations of quartz veins namely (1) Quartz veins which are segmented, sigmoidal, discontinous, and parallel to the foliation of the metamorphic rocks. Thevein distribution and pattern is intimately controlled by foliation orientation in the area. Mineralogically, the quartz vein is lack of sulfides, weak mineralized, crystalline, relatively clear, and maybe poor in gold (Figure 3a); (2) Quartz veins occurs within a ‘mineralized zone’ of about 100 m in width and ~1,000 m in length (Figure 3b). Gold mineralization is strongly overprinted with argillic alteration zone (Figure 3b). Although it is still lack of field data, the mineralization-alteration zone is probably parallel to the mica schist foliation.According to field data and Buru geological map (cf. Tjokrosapoetro et al., 1993), it is interpreted that gold mineralization may be strongly controlled by N-S or NE-SW-trending geological structures (strikeslip faults?) (Figure 2). Artisanal and small scale gold  mining  (ASGM)  activities are  currently concentrated along the structural controlled mineralization zone.

Quartz veins in Buru Island
Figure 3. Photographs of quartz veins. (a) The first quartz vein type with typical sigmoidal
structure, and (b) Second quartz vein in Gunung Botak associated with mineralization argillic
alteration zone (~100 m width and ~1,000 m length). Artisanal and small scale mining (ASGM)
activities are concentrated along the mineralization zone (second quartz vein type).

Ore Textures of Buru Island

Field and handspecimen observations indicate that gold-bearing quartz veins are characterized by vuggy, banded texture particularly colloform following host rock foliation, and sulphide banding (Figures 4a and b) and brecciated texture (Figure 4c). Bladed-liketexture is also observed, but it is rare (Figure 4d). Those textures more likely developed in classic LS epithermal vein deposits. However, a few anomalies from shallow gold systems in the Yilgarn Block of Western Australia are notable. Comb, cockade, crustiform, and colloform textures at the Racetrack deposit, Australia, deposited from CO2 poor fluids in lower greenschist facies rocks are also recognized (Gebre-Mariam et al., 1993). Similar textures at the Wiluna gold deposits in subgreenschist facies rocks, as well As 18 O quartz measurements as light as 6 - 7 per ml, provide some of the strongest evidence of meteoric water involvement in some of the ‘mesothermal’ hydrothermal  systems (Hagemann et  al., 1992, 1994). Although it is uncommon, pseudomorph bladed  carbonate  texture  could be present in orogenic  quartz  veins/reefs if  the  hydrothermal fluids forming the ore deposit have the right phase separation  condition  (personal  communication, Richard J. Goldfarb, 2011).


Gold-bearing quartz veins in Buru Island
Figure 4. Photographs of gold-bearing quartz veins. (a) Handspecimen of the second
quartz vein type with banding (colloform texture quartz vein following foliation), graphite,
and sulphide banding, (b) The microphotograph of graphite banding (dark) and sulphide
banding (light) identified as arsenopyrite with white-grey colour and strong anisotropy,
(c) Outcrop of brecciated quartz vein and silicified mica schist in Gunung Botak, and
(d) Handspecimen of highly oxidized/limonitic quartz vein with bladed-like texture. indicating
a boiling condition.


Alteration and Ore Mineralogy of Buru Island

Hydrothermal alteration style is identified according to the field observation and petrographic analysis. As outlined above, the gold mineralization zone is intimately associated with argillicaltered mica schist delineating an obvious high Au grade zone of about 100 m width and 1,000 m length. Clay mineral types characterizing argillic alteration zone are unknown. The petrographic analysis shows host rock is also propyllitically altered typified by the presence of chlorite, calcite, and sericite.  Carbonation  alteration  style represented by graphite banding (Figure 4a) and carbon flakes (Figure 5a,b) is a typical alteration type occurring in metamorphic-related hydrothermal ore deposits. The field observation and ore microscopic analysis indicate that the ore mineralization is characterized by pyrite, native gold (Figure 6a &  b), pyrrhotite, and  arsenopyrite (Figure 6c). However, cinnabar, stibnite, chalcopyrite, galena, and sphalerite are rare or maybe absent. In general, sulphide minerals are rare (<3%). This is consistent with mineralogical features of other metamorphic rock-hosted gold mineralizations worldwide (cf. Groves et al., 1998, 2003).

Carbonation altered rock in Buru Island
Figure 5. The carbonation-altered rock/quartz vein microphotographs: (a) Quartz (light)
and graphite banding (brown) in parallel nicols, (b) Quartz (light) and graphite (dark) in
crossed-nicols.

Ore mineralization in Buru Island
Figure 6. Microphotographs of ore mineralization. (a) Microphotograph of native gold grain in
quartz vein, (b) native gold (nugget gold) panned from thumb-size quartz vein, and (c) closeup
of arsenopyrite banding in Figure 4a & 4b with a whitegrey colour and strong anisotropy.

References : Indonesian Journal on Geoscience by Arifudin Idrus, dkk.
thumbnail

Six Fluids in Ore Forming Magmatic Hydrothermal Systems

Magmatic hydrothermal systems are the Earths most vigorous environments of endogenic heat and mass transfer, and arguably the most efficient settings for hydrothermal ore formation. The generation of giant anomalies with extreme trace element enrichment is due to chemical interaction and physical separation of up to six mobile fluid phases with vastly different transport properties: (1) slab fluid, (2) silicate melt, (3) sulfide melt, (4) dense liquid brine, (5) low density gas like vapor and (6) aqueous solution.


Ore forming magmatic hydrothermal system
Magmatic hydrothermal system illustration (img source : geology.gsapubs dotcom).

The aim of this post is to discuss some key questions regarding the consecutive steps in the generation, the physical separation, and the chemical evolution/interaction of these fluids with each other and with minerals. Focus is on calcalkaline magmatic systems associated with convergent plate margins.

Generation of Calcalkaline Melts
The generation of significant quantities of calcalkaline melt requires addition of H2O from subducted lithosphere to hot asthenospheric mantle in the overlying wedge. The main unknown is the physical state and chemical composition of the fluid ascending from the slab. Contributions of Cl and S to the melting wedge may determine subsequent steps towards hydrothermal ore formation. Partial melting in absence of a sulfide melt is probably critical for effective extraction of chalcophile and precious metals into silicate melt. Specific geodynamic requirements (such as upwelling of hot asthenosphere, e.g., due to slab break off) may be instrumental to the generation of sulfide undersaturated hydrous magmas.


Ascent of Magmas
Ascent of magmas through continental crust is associated with variable degrees of assimilation, as evident from isotopic data. Sulfur isotope variations along the American Cordillera suggest crustal assimilation of sulfate into porphyry related magmas. A tentative association of Au-rich porphyry deposits with calcalkaline magmas intruding continental basement may indicate an essential crustal contribution of gold by assimilation.

Magma Chamber Dynamics
Large (100-1000 km 3) upper crustal magma chambers are essential to source adequate quantities of metal and magmatic volatile phases for porphyry style ore deposits. Ongoing case studies of Sn-W and Cu-Au mineralized systems using microanalysis of fluid and melt inclusions demonstrate that the metal budget of these deposits is primarily controlled by the magmatic fluid source. In Sn-W systems, different Cl/F/H2O ratios in final melts control stepwise enrichment of Sn or W and the composition of the exolved metal rich brine. In contrast, Cu and Au are progressively depleted in ore forming magmatic systems through partitioning into a sulfide melt. Whether the generation of a metal rich volatile phase requires sulfide undersaturation in part of the magma chamber or destabilization of existing sulfides is unclear. Basic questions concern the process by which magmatic hydrothermal fluids extract metals from a large magma volume.

Separation of Magmatic Volatiles
Volatiles exsolving from a magma may be single phase or coexisting brine + vapor. Comparison of barren and Cu-mineralized porphyries in the southwestern USA suggests that coexistence of melt with brine + vapor is critical for ore formation, but data from other Cu-Au deposits indicate that salinity (and Cl/H2O ratio in the melt) may be more important than phase state itself.

Ore Mineral Deposition
While the bulk metal budget of deposits seems to be dominated by the magmatic fluid source, their distribution depends on ore mineral types. Cassiterite precipitation in Australian and Bolivian deposits has been clearly linked to mixing between magmatic brine and cooler meteoric water. Co-precipitation of Cu and Au at Alumbrera can be attributed to cooling of magmatic brine below a sulfide saturation temperature near 400 C. Indications for a deposit-scale zonation of Cu/Au at Bingham suggest a more complex process. In all deposits studied by LA-ICP-MS of fluid inclusions, boiling occurred before, during or after ore deposition but was not a dominant cause for mineral precipitation.

Magmatic Meteoric Interaction
Transfer of magmatic volatiles and metals to the near-surface is evident in volcanic eruptions and fumaroles, but processes explaining the common association of porphyry style and epithermal ore deposits are debated. Micro analysis shows that the characteristic element suite of high sulfidation epithermal ores is selectively enriched in the vapor phase of boiling fluids in porphyry type deposits. Condensation of such a vapor phase to an epithermal aqueous liquid is possible by near isobaric cooling. Thermodynamic modeling is limited by experimental data for low density fluids but indicates that vapor condensate with a molal excess of S2- over Fe2+ + Cu+ could transport very high concentrations of AuHS to epithermal temperatures, where gold saturation may occur by low pressure boiling or mixing. (Reference: C. A. Heinrich, in Eleventh Annual V. M. Goldschmidt Conference).
thumbnail

Fisiografi Daerah Bandung Selatan

Secara umum dari utara ke selatan, Fisiografi Daerah Bandung Selatan berupa dataran tinggi Bandung, perbukitan, dan pegunungan. Kawasan pegunungan mempunyai sebaran paling luas. Puncak-puncak gunung api di daerah ini antara lain Gunung Malabar (2321 m), Tilu (2042 m), Tanjaknangsi (1514 m), Bubut (1333 m, tinggian di sebelah utara Gunung Tanjaknangsi), Wayang (2182 m), dan Windu (2054 m). Jauh di tepi barat terdapat puncak Gunung Kuda (2002 m), sedangkan di sebelah timur Gunung api Malabar terdapat deretan puncak Gunung Kendang (2817 m), Guha (2397 m), Kamasan (1815 m), dan Dogdog (1868 m). Daerah pegunungan ini tersusun oleh batuan gunung api muda (Kuarter, Alzwar drr., 1992).


Peta Fisiografi Daerah Bandung Selatan
Peta fisiografi daerah Bandung Selatan.


Kawasan perbukitan terletak di bagian tengah diantara pegunungan di sebelah selatan dan dataran tinggi Bandung di sebelah utara. Morfologi perbukitan ini menempati daerah sempit di Soreang (723 m), area di wilayah Baleendah - Arjasari yang terletak di timur kota Banjaran - Pameungpeuk hingga di sebelah barat Majalaya - Ciparay. Puncak-puncak perbukitan ini antara lain Gunung Kromong (908 m), Geulis (1151 m), Pipisan (1071 m), dan Bukitcula (1013 m). Pada umumnya, bentang alam perbukitan ini tersusun oleh batuan gunung api tua (Tersier).

Dataran tinggi Bandung (lk. 700 m) terletak di bagian utara, mulai dari daerah Banjaran di sebelah barat dan Majalaya di sebelah timur meluas ke utara hingga Cimahi dan kota Bandung. Dataran ini tersusun oleh endapan danau dan batuan gunung api Sunda - Tangkubanparahu. Dataran Pangalengan (1400 m) yang relatif sempit dan terletak di bagian selatan, hampir dikelilingi oleh puncak-puncak pegunungan, yakni Gunung Malabar di sebelah utara, Gunung Kendang - Guha di sebelah timur, dan Gunung Kuda di sebelah barat. Hanya ke selatan berbatasan dengan Pegunungan Selatan yang bahan penyusun utamanya adalah batuan gunung api Tersier. Di tengah-tengah Dataran Pangalengan terdapat sebuah danau bernama Situ Cileunca. Dataran Pangalengan ini tersusun oleh endapan piroklastika yang sangat tebal.

Aliran sungai utama di daerah Bandung Selatan ini adalah Ci Tarum yang berhulu di sebelah barat Gunung Api Kendang dan Gunung Api Dogdog, mengalir ke utara hingga Majalaya kemudian ke barat masuk ke Waduk Saguling. Cabang sungai besar Ci Tarum di daerah penelitian bagian timur adalah Ci Hejo yang berhulu di lereng timur G. Malabar. Di bagian tengah adalah Ci Sangkuy yang berhulu di Situ Cileunca dan mengalir ke utara di sebelah barat Gunung Malabar. Cabang sungai besar paling barat adalah Ci Widey yang berhulu di Kawah Putih Gunung Patuha dan mengalir di tepi barat kota Soreang.

Di kawasan Gunung Wayang dan Gunung Windu terdapat banyak mata air panas. Mata air panas tersebut bersama-sama dengan Situ Cileunca merupakan lokasi pariwisata di dataran tinggi Pangalengan, Bandung Selatan. Energi geotermal di daerah Gunung Wayang-Windu dimanfaatkan sebagai pusat pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Referensi :
Alzwar, M., Akbar, N., dan Bachri, S., 1992. Peta Geologi Lembar Garut dan Pameungpeuk, Jawa, skala 1:100.000. Puslitbang Geologi, Bandung.
Bronto, S., 2002. Laporan singkat eskursi geologi daerah Pangalengan dan sekitarnya, Kabupaten Bandung Jawa Barat. Laporan intern Puslitbang Geologi, 5h, tidak terbit.
thumbnail

Social, Economic, and Environmental Impacts Of Bauxite Mining

Considering the scale of mining activities, it is not surprising that they have a wide range of social, economic, and environmental impacts. A selection of potential effects associated with the open pit mining of bauxite is shown in Figure 1. Impacts of open pit mining have been widely discussed in literature. For further information see (Eggert, 1994), (Sengupta, 1993), (UNEP, 1997), and (Martens, 1998). We distinguish betweenfour mining life cycle stages with respect to the originand nature of effects: exploration, mine development, mining, and mine closure.


Social, economic, and environmental aspects affected by bauxite mining
Figure 1. Selection of potential social, economic, and environmental aspects affected by bauxite mining.



Before a bauxite deposit can be mined, it has to be identified and its economic and technical viability demonstrated. The exploration phase causes almost negligible environmental damage due to drilling, grab and bulk sampling and pilot plant operation. Once a workable bauxite deposit has been identified, mining and processing facilities as well as essential supply systems and an infrastructure have to be set up. The mine development phase is characterised by construction activities which usually cause a significant change in the landscape, ranging froma mere visual impact through to severe deforestation and the destruction of natural habitats. The environmental impacts of mine development are more relevant than those arising from the previouslife cycle stage but much less than those related to bauxite extraction.

Strictly speaking, activities related to bauxite mining following mine development can affect all three environmental medialand, water and air. In general, “open pit operations produce far more waste per tonne of ore than underground operations, where there is no overburden and where someof the removed material canbe used to backfill excavationsas work progresses” (UNEP 1997).

This does not necessarily hold true for open pit bauxite mining due to the shallowness of ore layers, resulting in less overburden and enabling successive excavation and reclamation sequences. Since neither acid rock drainage orpotentially hazardous tailings nor waste material occur, the severest environmental problems related to bauxite mining usually arise fromland degradation. Excavation, extraction and waste disposal canlead to substantial soil degradation, deforestation and destruction of wild life habitats. Fortunately, most ground water levels are below the basic level of superficial bauxite deposits. Consequently, a lowering of the water table is not a major impact question for open pit operations. Water effluents from mine operation include drainage, wastewater from bauxite washing and surface run-off, carrying suspended solids. Significant dust emissions a rise from road transport, ore processing, and wind erosion from uncovered top soils unless appropriate measures are implemented. Gaseous air emissions are mainly caused by fuel combustion.


Due to the non renewable nature of mineral deposits, mines have a finite life span. The mine closure and decommissioning stage directly follows the cessation of mining. The objective of the rehabilitation and reclamation phase consists in creating a productive and sustainable post-mining land use for the site. Simultaneously, a number of goals related to the protection of public health and safety and to the minimisation of the environmental impact associated with seepage and drainage must be pursued. Pits and waste piles have their slopes stabilised and may be revegetated. In addition, plant growth and water quality have to be monitored. The future land use potential is usually dependent upon topography, drainage, vegetative species mixes and surface texture. Further more, the success of the reclamation efforts depends on precipitation patterns and physical and chemical properties of surface and near surface layers.

Apart from environmental impacts, mining activities also have economic and social effects. After successful exploration, changes in land use and land ownership may restrict former access to natural resources for local communities. In this context, a participation of all interested partiesis desirable during the processof social and environmental compliance prior to mining. During mine development, the construction of facilities, roads, settlements, and energy and fresh water supply systems may lead to a noticeable regional development in terms of improved living conditions, including the establishment of medical care and education centres.

In some cases, a relocation of indigenous communities will be inevitable. Further economic and social consequences of mining arise from direct employment opportunities and the following stimulation of local business development due to the increased purchasing power of the local population. The distribution of the economic benefits of mining changes the income distribution and social structure of the surrounding settlements. Education and training as well as improved living conditions may contribute to a profound alteration of cultural values and former life styles. Further more, indigenous people are very sensitive to any disturbance of their local environment. The migration of workers and others taking advantage employment opportunities directly or indirectly related to mining may significantly affect the former local communities.


When mining ceases, a serious economic decline in the area is inevitable unless alternative employment opportunities are available for the redundant mine workers and the related support services. Otherwise,the site and its surroundings dispose of facilities, buildings and infrastructure that may be useful to other industries or business forms. Alternative investment and re-employment programmes stimulated by the mining companies and government can help create new employment opportunities and thus alleviate  the adverse socio-economic impacts of mine closure. In the following, selected social, economic and environmental impacts will be presented and discussed from a global point of view.

Written by:
P.N. Martens, M. Rohrlich, M. Ruhrberg, M. Mistry (Institute of Mining Engineering I University of Technology Aachen, Germany).
thumbnail

Pengertian, Jenis, dan Karakteristik Komputasi Awan

Komputasi Awan atau cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dan pengembangan berbasis internet (awan). Komputasi awan merupakan evolusi alami dari luas adopsi virtualisasi, arsitektur berorientasi layanan dan komputasi utilitas. Dalam konsep komputasi awan, entitas dari perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan memainkan peran utama. Upaya kolektif dari entitas tersebut memungkinkan untuk membuat komputasi awan.

Fenomena komputasi awan saat ini semakin berkembang didorong sebagian besar pemain besar, contohnya GOOGLE, Microsoft, Amazon, dan SUN). Mereka telah membangun prasarana komputasi yang sangat besar yang bertujuan untuk mendukung aplikasi mereka dan mengajarkan seluruh dunia bagaimana cara membangun prasarana komputasi skala raksasa untuk mendukung komputasi, penyimpanan, dan layanan aplikasi. Secara sederhana skema dari komputasi awan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


Skema komputasi awan
Gambar skema sederhana komputasi awan (sumber : pusatteknologi dotcom).

Berdasarkan jenis layanannya, komputasi awan terbagi menjadi beberapa jenis :
  1. Software As A Service, adalah layanan dari komputasi awan dimana kita bisa menggunkanan aplikasi yang sudah disediakan oleh penyedia. Contohnya Gmail.
  2. Platform As A Service, adalah layanan dari komputasi awan dimana kita menyewa “rumah” berikut lingkungannya seperti sistem operasi, network, database engine, framework aplikasi, dan lain-lain untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Contohnya Amazon Web Service.
  3. Infrastructure As A Service, adalah layanan dari komputasi awan dimana kita bisa “menyewa” infrastruktur IT seperti komputasi, storage, memory, network dsb. Kita bisa definisikan berapa besarnya unit komputasi (CPU), penyimpanan data (storage) , memory (RAM), bandwith, dan konfigurasi lainnya yang akan kita sewa untuk membangun komputer virtual. Contohnya TelkomCloud.
Analisis komputasi awan umumnya dilihat dari sudut pandang penyedia layanan. Komputasi awan mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya adalah : 
  1. On-demand access ; Komputasi awan menawarkan pemenuhan permintaan yang cepat untuk komputasi dan memiliki kemampuan untuk terus memenuhi kebutuhan yang diperlukan.
  2. Elastisitas ; Menyediakan kemampuan komputasi dalam jumlah yang diperlukan dan akan “dibuang” ketika komputasi tidak lagi diperlukan.
  3. Pay per use ; Seperti sebuah utilitas, biaya sumberdaya komputasi awan didasarkan pada jumlah yang dipakai.
  4. Konektivitas ; Semua server yang terhubung dalam jaringan berkecepatan tinggi yang memungkinkan data mengalir ke Internet, demikan juga antara sumber daya komputasi dan penyimpanan saling terhubung dan terkoneksi dalam jaringan berkecepatan tinggi.
  5. Pooling Sumber Daya ; Prasarana penyedia awan terbagi dalam sejumlah sumberdaya berbagi. Hal ini memberikan skala ekonomis untuk komputasi dan layanan.
  6. Infrastruktur maya ; Klien dari komputasi awan tidak mengetahui lokasi sebenarnya dan tidak mengetahui jenis komputer dari aplikasi yang mereka jalankan. Sebaliknya, penyedia awan memberikan matrikulasi kinerja untuk menjamin tingkat kinerja minimum. 

Sumber: Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) by Agung Wibowo (STIMIK Nusa Mandiri Sukabumi).
thumbnail

Faktor Penghambat Tugas dan Fungsi Pengawas Penyidik Polri

Ruang lingkup tugas Polri selalu mengemban fungsi operasional untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan akan selalu bermuara ke Polri melalui unit-unit tugasnya. Begitu juga permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat, sudah pasti akan di laporkan ke polri, dengan harapan proses dan pelaku tindak pidana dapat segera disidangkan untuk mendapatkan putusan tetap dari pengadilan guna terwujutnya kepastian hukum.

Jika dikaitkan dengan upaya penegakan hukum maka semuanya tidak terlepas dari proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik Polri, dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana. Aparat penyidik Polri tentunya harus senantiasa berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dengan di syahkannya Peraturan Kapolri / Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, tentunya ini menjadi petunjuk teknis bagi penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat. Selain memuat petunjuk teknis penyidikan, dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga memberikan petunjuk teknis tentang mekanisme pengawasan penyidikan, seperti yang tercantum dalam pasal 78 s/d pasal 93 Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Dalam pasal-pasal tersebut sangat jelas di atur tatacara pengawasan penyidikan tindak pidana.


Tugas dan fungsi pengawas penyidik Polri
Gambar ilustrasi pengawas penyidik polri (sumber : hukumonline dotcom).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada penyidik Polri yang belum melaksanakan petunjuk teknis penyidikan sesuai dengan Perkap tersebut, sehingga masyarakat yang melaporkan suatu peristiwa pidana di Polri merasa tidak puas karena tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang jalanya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.


Beberapa Faktor Penghambat Tugas dan Fungsi Pengawas Penyidik Polri dalam merealisasikan Perkap No. 14 Tahun 2012 diantaranya adalah :

1. Faktor Sumberdaya Manusia Penyidik Polri
Faktor sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pengawas penyidik tindak pidana karena dengan sumberdaya yang memadai dan menunjang akan mempercepat proses pengawasan penyidikan sehingga masyarakat akan merasa terlayani. Kurangnya jumlah pengawas penyidik Polri sangat berpengaruh terhadap optimalisasi Perkap tersebut. dengan menambah jumlah sumberdaya pengawas penyidikan maka semua yang berkaitan dengan tindakan penyidikan dapat termonitor dan mempersempit pelanggaran yang dilakukan penyidik, sehingga akan tercipta hasil penyidikan yang obyektif dan transparan.

2. Faktor Sarana dan Prasarana Penegak Hukum
Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polri dapat mempengaruhi upaya penanganan perkara tindak pidana yang di laporkan. Seiring dengan meningkatnya tindak pidana yang terjadi, upaya penegakan hukum ini tidak akan maksimal apabila sarana dan prasarana yang dimiliki Polri tidak mendukung bahkan cenderung kurang memadai.

3. Faktor Masyarakat
Untuk memperoleh hasil yang memuaskan maka pelaksanaan pencegahan terhadap kejahatan secara mutlak membutuhkan dukungan dari masyarakat sebagai obyek yang diamankan oleh Polri. Namun sebagian masyarakat masih kurang peduli atas proses penyidikan tindak pidana yang dilaporkan. Seharusnya masyarakat pro aktif untuk menanyakan perkembangan perkara yang dilaporkanya ke Polri dan memberikan informasi yang dapat membantu proses penydikan dimaksud. Apabila hal ini dilakukan maka dapat menjadi fungsi kontrol penyidik sehingga proses penyidikan tersebut dapat berjalan secara cepat dan transparan, yang pada akhirnya akan menghasilkan proses penyidikan yang obyektif guna tercapainya kepastian hukum.

Referensi: Hasil Penelitian "Realisasi Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri" (Richard Renaldi, Univ Tanjungpura, Pontianak, 2015).
thumbnail

Pengertian, Fungsi, dan Jenis Perangkat Lunak pada Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis atau SIG ( geographic information system / GIS ) secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem manual atau digital (dengan menggunakan komputer sebagai alat pengolahan dan analisis) yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menghasilkan informasi yang mempunyai rujukan spasial atau geografis (Projo Danoedoro : 1996; 173). Pengertian Sistem Informasi Geografis ini sekaligus mengandung pengertian yang luas, karena SIG merupakan suatu sistem informasi seperti sistem informasi lainnya, misalnya sistem informasi manajemen (SIM). Perbedaan mendasar diantara keduanya adalah bahwa SIG memiliki rujukan spasial (keruangan) yang dapat berwujud lokasi (titik, garis, area), distribusi, serta terintegrasikan dengan data atribut yang berkaitan dengan tiga unsur penting geografis tersebut secara keruangan.

Baca juga : Jenis-jenis Data Spasial dalam SIG

sistem informasi geografis dan jenis perangkat lunaknya
Gambar1. Ilustrasi sistem informasi geografis dan jenis perangkat lunaknya.

Keunggulan SIG dengan menggunakan sistem digital / komputer adalah : (1) memperkecil kesalahan manusia; (2) kemampuan memanggil kembali dan menyimpan data SIG secara cepat; (3) menggabungkan tumpangsusun; (4) memperbaharui data dengan memperhatikan perubahan lingkungan, data statistik dan area yang nampak. SIG dalam pengertian sistem terdiri dari dari  3 sub-sistem utama : yaitu sub-sistem masukan (input), proses (process), dan keluaran (output). 

SIG merupakan sistem informasi yang berbasis data spasial geografis. Sistem informasi ini mempunyai perbedaan mendasar dari sistem informasi yang lainnya, yaitu kemampuannya untuk mengintegrasikan setiap data yang berkaitan secara spasial dan data atributnya. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh sistem informasi lain.

Aplikasi Sistem Informasi Geografis yang terutama untuk analisis dalam bidang kebumian, perencaan dan pengembangan sumberdaya alam, apliksi bidang ekonomi dan untuk analisis-analisis keruangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan dan pengembangan wilayah. Akan tetapi semua kelebihan yang dimiliki oleh SIG ini sangat tergantung kepada keahlian pengguna SIG sendiri, karena bagaimanpun canggihnya SIG tetap merupakan alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. 

Beberapa alasan kenapa SIG banyak dipilih sebagai teknologi informasi spasial yang paling berkembang, adalah:
1. Data spasial dan non-spasial dapat digabungkan dan dimanipulasi secara terintegrasi dan simultan,
2. Kemampuan memunculkan hubungan-hubungan antara berbagai aktivitas menjadi mendasarkan pada pendekatan geografis,
3. Perantara untuk memahami pengetahuan kebumian secara lebih jauh,
4. Manipulasi dan display ilmu pengetahuan kebumian,
5. Pintu memasuki catatan administrasi,
6. Merupakan alat untuk pembuatan kebijakan secara detail.

    Secara Umum fungsi Sistem Informasi Geografis adalah sebagai sebagai berikut :
    1. Melakukan sejumlah operasi/perhitungan dapat dilakukan melalui SIG 
    2. Display (layer peta - warna, ukuran, bentuk dan lain-lain)
    3. Kompilasi data base non-spasial 
    4. Overlay 
    5. Buffering (membuat zona buffer (radius objek) pada jarak tertentu di sekitar / sekelilingnya 
    6. Memperbaiki / memperbaharui data atau tayangan tabel (SQL) 
    7. Memuat hubungan-hubungan keruangan (spatial). 
    8. Membuat peta-peta tematik dan peta arahan yang berguna untuk perencanaan pembangunan wilayah.

    Perangkat lunak yang mempunyai kemampuan untuk mendukung  SIG banyak sekali, dapat disebutkan misalnya : MapInfo, ArcInfo, ArcView, ArcCAD, ArcGIS, ArcMap, Ilwis, Erdas, Immager, ER Mapper, ENVI, R2V, Surfer, Idrisi, SPAN, River Tools AutoCAD dan lain-lain.  Perangkat lunak-perangkat lunak tersebut ada dikenali sebagai software khusus yang dikembangkan untuk SIG atau sebagai software pendukung.

    Dukungan program MAP INFO, ARCINFO, ARCVIEW, dan R2V, dalam pekerjaan dekstop mapping tidak diragukan lagi. Masing-masing dari program ini mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri, sehingga adanya integrasi dari paket akan dapat menutupi kekurangan dari masing-masing software pendukung SIG ini.

    Mengerti dan memahami kekurangan dan kelebihan dari masing program menjadi pokok dan prinsip-prinsip dasar dalam sebuah aplikasi sistem informasi geografis, sehingga pengguna program SIG dapat mempunyai kemampuan teknis yang cukup untuk menggunakan, mengembangkan dan memahami Sistem Informasi Geografis secara teknis. Keterkaitan teknis dari program-program tersebut dapat diilustrasikan secara sederhana seperti pada gambar berikut :


    Hubungan perangkat lunak pada sistem informasi geografis
    Gambar 2. Hubungan jenis perangkat lunak pada sistem informasi geografis.

    Referensi:
    Danoedoro, Prodjo., 1996. Pengolahan Citra DIGITAL. Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.
    ESRI, 1994. PC ARC/INFO User Guides. Environmental Systems Research Inc., New York-USA.
    thumbnail

    Kewenangan Pemerintah Ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

    Ketentuan kewenangan pemerintah dalam bertindak diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014, yang biasa disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam hubungannya dengan UUD 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) "kedaulatan berada ditangan rakyat", sementara itu pada ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Ini berarti Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Republik Indonesia harus berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip Negara hukum. Kewenangan pemerintah daerah, kewenangan daerah.


    Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi  Pancasila sebagai ideologi Negara, bukan berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintah. Penggunaan kekuasaan terhadap masyarakat bukanlah tanpa syarat  karena masyarakat tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang sebagai objek. Kewenangan pemerintahan daerah.

    Kewenangan pemerintah ditinjau dari undang-undang administrasi
    Ilustrasi kewenangan  bertindak.


    Keputusan dan/atau tindakan terhadap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi harga mati pemerintah untuk bertindak dalam rangka pelayanan publik. Aturan dan regulasi yang ada sebenarnya sudah meneguhkan tanggungjawab Negara dalam memberikan pelayanan, namum  ironisnya banyak ditemukan kasus yang menggambarkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Selain itu belum berubahnya sikap dan paradigma dari aparat pemerintah dalam pemberian pelayanan (masih rules-driven / berdasarkan perintah dan petunjuk atasan), bukan berorientasi kepada kepuasan masyarakat.


    Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan didalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, undang-undang ini juga dapat digunakan sebagai instrumen dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah. Kewenangan pemerintah pusat menurut uu, kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
    thumbnail

    Pencegahan Primer, Sekunder, dan Tersier pada Penanggulangan Narkoba

    Upaya penanggulangan narkoba dan pemakaian zat adiktif lainnya ditujukan sesuai dengan tahapan kontinum pemakaian zat itu sendiri. Terdapat konsep pencegahan, mulai dari pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier yang dapat diterapkan pada  penyakit ini (Hamilton, King dan Ritter, 2004). Pencegahan primer adalah mencegah seseorang yang sebelumnya tidak memakai zat adiktif untuk tidak mencoba atau memakai teratur. Pencegahan sekunder adalah mencegah seseorang yang sudah menggunakan agar tidak masuk ke dalam kelompok berisiko dan tidak menjadi tergantung atau adiksi. Pencegahan tersier adalah mereduksi bahaya yang timbul dari masalah-masalah penyalah guna narkoba dan adiksi, termasuk tindakan terapi dan rehabilitasi, sampai seminimal mungkin menggunakannya atau bahkan tidak menggunakan sama sekali.


    Melihat besaran dan akibat pemakaian zat adiktif, meliputi rokok, alkohol dan narkoba ilisit di Indonesia, maka upaya pencegahan merupakan langkah prioritas. Menurut UNODC (2003), upaya pencegahan dengan berbagai penanganan dapat disesuaikan dengan tingkatan pemakaian zat adiktif tersebut sebagaimana terkutip pada Tabel dibawah ini.

    perubahan perilaku pemakai narkoba dan zat adiktif
    Tabel Tahapan Perubahan perilaku dan upaya penanganan pemakai zat adiktif (Sumber: ESCAP 2000; Swadi 2000 (dikutip dari UNODC, 2003 hal.6 ).

    UNODC (2003) menyatakan bahwa deteksi dini merupakan langkah krusial pada kelompok individu yang berisiko tinggi. Upaya ini dianjurkan untuk dilakukan dalam tatanan pelayanan  kesehatan  primer. Orang yang dapat membantu mendeteksi pemakaian zat adiktif diantaranya adalah keluarga, teman, sebaya, tetangga, atau bahkan penemu kasus di tatanan publik di lapangan misalnya petugas kesehatan, pekerja sosial, polisi, dan petugas hukum lain.


    Salah satu upaya pengenalan dini kasus adalah dengan penjangkauan (outreach), yang menggapai pemakai narkoba dan zat adiktif lainnya yang tidak kontak dengan fasilitas pelayanan penyalahgunaan narkoba. UNODC (2003) mengutarakan beberapa pokok penting dalam penjangkauan ini yaitu:
    1. Merupakan pendekatan yang fleksibel dan tidak konvensional, diluar lingkungan sosial dan formal kesehatan.
    2. Meningkatkan akses, motivasi, dan dukungan bagi pemakai zat adiktif.
    3. Menggapai pemakai narkoba dan zat adiktif lainnya yang tidak dalam penanganan, 4. Meningkatkan rujukan untuk penanganan.
    4. Mereduksi perilaku pemakaian zat adiktif ilisit (UNODC, 2003: hal.9).

    Mengingat bahwa pemakaian Narkoba dan zat adiktif lainnya sangat berbeda prevalensi maupun pola pemakaiannya pada laki-laki dan perempuan, maka baik upaya deteksi dini maupun penjangkauan seyogyanya mempertimbangkan faktor gender. Berdasarkan analisis data sekunder di Indonesia, terungkap bahwa kepada laki-laki dapat lebih ditekankan pendekatan individu, sedangkan pendekatan kelompok maupun keluarga terlihat lebih memberikan hasil pada perempuan pemakai narkoba dan zat adiktif lainnya (Sabarinah, 2009).

    Referensi:
    Hamilton, Ritter. 2004, Drug Use in Australia, 2nd ed. Oxford University Press, Melbourne.
    UNODC. 2003, Adolescent Substance Use: Risk and Protection. United Nations, New York.
    Sabarinah. 2009, Dimensi Gender Kelangsungan Pemakaian Narkoba: Penelitian di 17 Provinsi di Indonesia Tahun 2008. Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok.

    Written by:
    Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, MSc (Pusat Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI) dan Dr. dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS (Deputi Terapi dan Rehabilitasi Narkoba, BNN, Jakarta).
    loading...
    loading...
    loading...

    Copyright © Geologinesia. Powered by Blogger