Jumat, 26 Februari 2016

Ekspor Bahan Tambang Mentah Akan Dibuka Lagi, Kemenperin Menolak

Penggodokan draft revisi atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) diharapkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak akan memperlonggar larangan ekspor mineral mentah atau barang tambang mentah.
Revisi UU Minerba
Gambar ilustrasi lesunya industri pertambangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan. Ia menyebutkan ada 5 alasan mengapa Kemenperin menolak keinginan Kementerian ESDM mengizinkan kembali ekspor barang tambang mentah, yaitu :
  1. Dikhawatirkan smelter-smelter yang telah dibangun akan kekurangan pasokan bahan baku jika ekspor bahan tambang mentah dibuka lagi.
  2. Jika ekspor mineral atau bahan tambang mentah direlaksasi, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi kepastian hukum di Indonesia.
  3. Diijinkannya kembali ekspor mineral mentah akan membuat harga komoditas pertambangan semakin jatuh tak terkendali.
  4. Sudah seharusnya Indonesia tidak lagi mengandalkan komoditas bahan tambang mentah untuk pendapatan negara.
  5. Pembangun Smelter-smelter merupakan rencana induk pembangunan industri nasional (RIPIN) yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pembangunannnya harus konsisten dijalankan.

Seperti yang kita ketahui, saat ini pemerintah sementara membuat Draf Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang ditargetkan akan selesai pada Juni 2016 mendatang.

Selain akan membahas wacana dibukanya kembali keran (relaksasi) ekspor mineral mentah (raw), Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pembahasan UU Minerba juga akan menyasar mekanisme perpanjangan izin operasi pertambangan bagi seluruh perusahaan tambang, hingga pada penyelesaian hambatan-hambatan pada program hilirisasi, dan pengelolaan lingkugan.

Sumber: bisnis dotcom dan detik dotcom (February 26, 2016).

2 komentar

Klo UU Minerba tdk direvisi, seharusnya investor Smellter diberi kemudahaan, dan tdk diperkenankan mendatangkan tenaga, selain Job Management. Contoh Kasus di daerah Marowali dan Morowali Utara sdh ad investor membangun Smelter, tapi tenaga yang non skill juga didatang kan dari negeri asal investor. Akibatnya penduduk lokal jadi penontong dinegerinya sendiri.(sangat Ironis, Dimana mata hati Pemerintah)
Kalo mau dibilang sukses, pemerintah harus meminimalkan pengangguran, dengan membuka kesempatan kerja bagi penduduk Indonesia, dengan tidak mendatangkan org luar YANG TIDAK MEMILIK KETERAMPILAN.
Departemen ESDM, Perindustrian, Perdagangan, Badan Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Imigrasi, Pemda dan semuanya harus berpikir untuk Kesejahteraan Masyarata Indonesia. Bukan memeikirkan Kesejahteraan MASYARAKAT asal Investor.

Untuk Presiden Joko Widodo, Wapres Muh. Jusuf Kalla dan Kabinetnya, Masyarakat Indonesia mengacungkan jempol tentang Motto Pemerintah "Kerja-Kerja-Kerja".
Permasalahannya :
1. Apa yang Mau dikerjakan
2. Dimana orang Indonesia mau bekerja
3. Adakah Pemerintah memberi Kesempatan kerja yang cukup kepada Masyarakat Indonesia
4. Sejak tahun 2014, Perusahaan lebih cenderung mem_PHK dari pada menerima keperja baru
Solusinya, antara lain :
1. Revisi PP No. 1 tahun 2014
2. Datangkan investor asing dengan catatan TIDAK BOLEH MEMBAWA TENAGA KERJA YANG ORANG INDONESIA MASIH BISA KERJAKAN (Job Pekerjaan Superintendent ke bawah, berikan ke org lokal)
3. Beri kemudahan para investor, utamakan investor dalam negeri
4. Beri jaminan keamanan, politik, hukum bagi investor.
5. Permudahkan perijinan bagi inestor
CONTOH KASUS:
1. Di Kab. Morowali dan Morowali Utara,Sulawesi Tengah, Investor sdh ada yang menanamkan modal dengan membangun Infra structur Smelter,bahkan sdh ada yang berproduksi, tapi sayang sekali, Penduduk Indonesia dipersulit untuk bekerja,Akhirnya jadi penontong dinegerinya sendiri. penyebabnya antara lain karena "Investornya dijinkan membawa tenaga kerja dari negeri asalnya, ironisnya kebanyakan tenaga kerja yang didatangkan itu juga Non SKILL.
2. Di Kab. Bone Sulawesi Selatan, sudah beratuhn-tahun pemegang ijin pertambangan tidak bisa beroperasi, karena Ijin dari lintas departemen belum lengkap. akibatnya muncul kesan bahwa investor hanya mengkafling lokasi.
sebaiknya invertor bisa dipersegera untuk beroperasi, agar arealnya bisa dimamfaatkan untuk kepertingan lain, bukan mempersulit invetor.
Illustrasi ini, diharapkan agar pemerintah mengupakayakan kemudahan bekerja bagi masyarakat Indonesia, untuk menikmati kesejahteraannya dari jenih payanya sendiri dengan bekerja dinegeri sendiri. Kalau pemerintah bisa menyiapkan lapangan kerja bagi Masyarakatnya, saya yakin tidak ada lagi imigram gelap dari Indonesia masuk ke negara lain, yang nota benenya hanya mencari pekerjaan untuk HIDUP.