Minggu, 24 Januari 2016

Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Nasional

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak yang bersengketa. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Arbitrase diatur dalam Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), yang terdiri dari 82 pasal.

Gambar ilustrasi Arbitrase (sumber: pengacaraindonesia dotinfo).

Prosedur arbitrase dibentuk oleh ketentuan hukum, perjanjian para pihak dan arahan para arbiter. Apabila para pihak sepakat bahwa arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan aturan suatu institusi atau aturan ad hoc maka prosedur arbitrase akan tunduk pada ketentuan institusi atau aturan ad hoc tersebut.

Kekuatan hukum putusan Arbitrase baik melalui lembaga Arbitrase berskala nasional maupun secara Internasional adalah final dan binding. Dengan kata lain putusan tersebut  adalah langsung menjadi putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Serta putusan menjadi mengikat para pihak dan secara otomatis tertutup pula upaya untuk banding, dan kasasi sesuai pasal 60 UU AAPS.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU AAPS. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan  pelaksanaanya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase diucapkan.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekeuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Berdasar Pasal 62 UU AAPS sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa  dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun. (Sumber referensi: Undang-Undang RI Nomor 30, tahun 1999, tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Khristofel N. Izaak, 2015, Lex Privatum, Vol. III/No. 4/Okt/2015).