Saturday, January 23, 2016

Hubungan Bank Indonesia Dengan DPR Berdasarkan Undang-undang

loading...
Dalam rangka menelaah hubungan Bank Indonesia dengan DPR berdasarkan undang-undang, perlu ditelaah kembali ketentuan Pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa BI adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia.


Tugas dan Wewenang Bank Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dijabarkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Bank Indonesia, yang mana disebutkan bahwa fungsi atau tujuan utama Bank Indonesia memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, dan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Hubungan BI dengan DPR
Gambar ilustrasi Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 4 tersebut menjadi penting ketika dinyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan tersebut kemudian disambung dengan frasa “kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini”, maka dengan demikian rumusan Pasal tersebut bila dimaknai secara argumentum a contrario berarti Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dapat mencampuri urusan BI untuk hal-hal yang memang diatur dalam UU Bank Indonesia. Dengan demikian, “campur tangan” tersebut dijabarkan dalam relasi yang tercermin dalam Pasal 58, 58A, dan 59.

Pada umumnya hubungan antara bank sentral dengan parlemen diatur secara umum terutama dalam bentuk pertanggungjawaban bank sentral kepada parlemen. Parlemen mempunyai hak untuk melakukan evaluasi terhadap rencana dan kegiatan bank sentral. Hal ini terjadi karena dianggap parlemen telah mendelegasikan wewenang dan kekuasaannya dalam kebijakan moneter, sehingga parlemen berwenang untuk meminta pertanggungjawaban dari bank sentral.

Parlemen pada umumnya mempunyai hak dan kesempatan untuk memberikan penilaian dan melakukan review performance dari bank sentral dalam hubungannya dengan kebijakan moneter. Sementara bank sentral pun mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pembenaran atas kebijakan tersebut. Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa BI wajib menyampaikan laporan tahunan, yang memuat antara lain: (a) pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya; dan (b) rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.

Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (4) disebutkan dalam hal DPR memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam rangka penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara tertulis. Selain laporan tahunan, berdasarkan Pasal 58 ayat (2), Bank Indonesia diwajibkan juga untuk menyampaikan laporan triwulan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan Pemerintah. Laporan triwulan tersebut kemudian dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.

Lebih jauh dalam Pasal 58A disebutkan, untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Selanjutnya, dalam hal DPR menghendaki pemeriksaan secara khusus mengenai satu masalah atau kegiatan tertentu, maka DPR dapat meminta BPK melakukan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia. (Sumber referensi: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 11, Nomor 3/2013).
loading...
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner