Sabtu, 23 Januari 2016

Fungsi Perwakilan Diplomatik Tetap (Permanen) Berdasarkan Konvensi Wina

Hubungan Internasional dianggap sangat bermanfaat bagi sebuah negara hal ini berkaitan dengan manfaat yang dapat diperoleh dengan terjalinnya suatu hubungan internasional. Dewasa ini hubungan internasional semakin erat berkat kemajuan teknologi dan informasi yang dimiliki setiap negara hingga lebih memudahkan tiap negara untuk melakukan komunikasi. Adanya hubungan yang tetap dan terus menerus ini merupakan salah satu unsur eksistensi masyarakat internasional.

Perwakilan diplomatik ada yang bersifat tetap (permanen), dan ada perwakilan diplomatik yang bersifat sementara (ad hoc). Lingkup fungsi perwakilan diplomatik sementara (ad hoc) sangat terbatas, begitu pula rentang waktu dan urusannya misalnya dalam menghadiri konferensi antar negara, menandatangani perjanjian, melakukan negosiasi khusus.

Fungsi perwakilan diplomat tetap
Gambar ilustrasi kerjasama perwakilan diplomat.

Fungsi Perwakilan Diplomatik Tetap (Permanen) adalah melaksanakan seluruh tugas yang dibebankan oleh Negara pengirim di negara penerima sesuai dengan kesepakatan kedua Negara, sepanjang tidak  bertentangan dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan konvensi lain yang berkaitan dengan hubungan diplomatik. Fungsi Perwakilan diplomatik tetap (Permanen) berdasarkan pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1961 adalah sebagai berikut:
1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima,
2. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima sebatas diperkenankan oleh hukum Internasional,
3. Mengadakan perundingan-perundingan dengan negara penerima,
4. Memberikan laporan kepada pemerintah negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan negara penerima yang di peroleh dengan cara yang dibenarkan oleh Hukum Internasional,
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara penerima dengan negara pengirim serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah pada bidang perwakilan, perlindungan, negosiasi, reportasi, dan peningkatan hubungan persahabatan. Khusus di Indonesia, fungsi tersebut diperluas sehingga lebih fleksibel. Hal ini ditentukan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003 tentang organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Sumber referensi: Widodo, 2009., Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi, LaksBang Justitia, Surabaya. Konvensi Wina, 1961., tentang  Hubungan Diplomatik. Jan B. Kawatak Lex, 2015., Administratum, Vol. III/No. 6.