Kewenangan Pemerintah Ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Ketentuan kewenangan pemerintah dalam bertindak diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014, yang biasa disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam hubungannya dengan UUD 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) "kedaulatan berada ditangan rakyat", sementara itu pada ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Ini berarti Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Republik Indonesia harus berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip Negara hukum.

Baca juga: Dasar pembentukan kelompok sosial menurut para ahli

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi Pancasila sebagai ideologi Negara, bukan berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintah. Penggunaan kekuasaan terhadap masyarakat bukanlah tanpa syarat karena masyarakat tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang sebagai objek.

Kewenangan pemerintah ditinjau dari undang-undang administrasi
Ilustrasi kewenangan  bertindak.

Baca juga: Mengenal kemampuan berpikir matematis, kritis, dan kreatif

Keputusan dan/atau tindakan terhadap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi harga mati pemerintah untuk bertindak dalam rangka pelayanan publik. Aturan dan regulasi yang ada sebenarnya sudah meneguhkan tanggungjawab Negara dalam memberikan pelayanan, namum ironisnya banyak ditemukan kasus yang menggambarkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Selain itu belum berubahnya sikap dan paradigma dari aparat pemerintah dalam pemberian pelayanan (masih rules-driven / berdasarkan perintah dan petunjuk atasan), bukan berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

Baca juga: Bagaimana mengembangkan kecerdasan emosional ??

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan didalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, undang-undang ini juga dapat digunakan sebagai instrumen dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan