Friday, November 27, 2015

Faktor Penghambat Tugas dan Fungsi Pengawas Penyidik Polri

loading...
Ruang lingkup tugas Polri selalu mengemban fungsi operasional untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan akan selalu bermuara ke Polri melalui unit-unit tugasnya. Begitu juga permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat, sudah pasti akan di laporkan ke polri, dengan harapan proses dan pelaku tindak pidana dapat segera disidangkan untuk mendapatkan putusan tetap dari pengadilan guna terwujutnya kepastian hukum.

Jika dikaitkan dengan upaya penegakan hukum maka semuanya tidak terlepas dari proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik Polri, dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana. Aparat penyidik Polri tentunya harus senantiasa berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dengan di syahkannya Peraturan Kapolri / Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, tentunya ini menjadi petunjuk teknis bagi penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat. Selain memuat petunjuk teknis penyidikan, dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga memberikan petunjuk teknis tentang mekanisme pengawasan penyidikan, seperti yang tercantum dalam pasal 78 s/d pasal 93 Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Dalam pasal-pasal tersebut sangat jelas di atur tatacara pengawasan penyidikan tindak pidana.


Tugas dan fungsi pengawas penyidik Polri
Gambar ilustrasi pengawas penyidik polri (sumber : hukumonline dotcom).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada penyidik Polri yang belum melaksanakan petunjuk teknis penyidikan sesuai dengan Perkap tersebut, sehingga masyarakat yang melaporkan suatu peristiwa pidana di Polri merasa tidak puas karena tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang jalanya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.


Beberapa Faktor Penghambat Tugas dan Fungsi Pengawas Penyidik Polri dalam merealisasikan Perkap No. 14 Tahun 2012 diantaranya adalah :

1. Faktor Sumberdaya Manusia Penyidik Polri
Faktor sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pengawas penyidik tindak pidana karena dengan sumberdaya yang memadai dan menunjang akan mempercepat proses pengawasan penyidikan sehingga masyarakat akan merasa terlayani. Kurangnya jumlah pengawas penyidik Polri sangat berpengaruh terhadap optimalisasi Perkap tersebut. dengan menambah jumlah sumberdaya pengawas penyidikan maka semua yang berkaitan dengan tindakan penyidikan dapat termonitor dan mempersempit pelanggaran yang dilakukan penyidik, sehingga akan tercipta hasil penyidikan yang obyektif dan transparan.

2. Faktor Sarana dan Prasarana Penegak Hukum
Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polri dapat mempengaruhi upaya penanganan perkara tindak pidana yang di laporkan. Seiring dengan meningkatnya tindak pidana yang terjadi, upaya penegakan hukum ini tidak akan maksimal apabila sarana dan prasarana yang dimiliki Polri tidak mendukung bahkan cenderung kurang memadai.

3. Faktor Masyarakat
Untuk memperoleh hasil yang memuaskan maka pelaksanaan pencegahan terhadap kejahatan secara mutlak membutuhkan dukungan dari masyarakat sebagai obyek yang diamankan oleh Polri. Namun sebagian masyarakat masih kurang peduli atas proses penyidikan tindak pidana yang dilaporkan. Seharusnya masyarakat pro aktif untuk menanyakan perkembangan perkara yang dilaporkanya ke Polri dan memberikan informasi yang dapat membantu proses penydikan dimaksud. Apabila hal ini dilakukan maka dapat menjadi fungsi kontrol penyidik sehingga proses penyidikan tersebut dapat berjalan secara cepat dan transparan, yang pada akhirnya akan menghasilkan proses penyidikan yang obyektif guna tercapainya kepastian hukum.

Referensi: Hasil Penelitian "Realisasi Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri" (Richard Renaldi, Univ Tanjungpura, Pontianak, 2015).
loading...
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner